Sri Mulyani Indrawati adalah seorang ekonom dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak 2016. Ia dikenal dengan reformasi kebijakan fiskal dan kinerja mengelola ekonomi nasional, serta pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia dari 2010 hingga 2016. Biografinya termasuk pendidikan tinggi di Universitas Indonesia dan University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dengan gelar doktor di bidang ekonomi.

Sri Mulyani bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan fiskal, pembuatan anggaran negara, reformasi pajak, dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Ia memimpin inisiatif seperti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) dan digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakannya berfokus pada stabilitas makroekonomi dan inklusi keuangan melalui pendekatan berbasis data.

Sri Mulyani menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia (UI) jurusan Ekonomi, kemudian melanjutkan studi magister dan doktor di University of Illinois Urbana-Champaign, AS, di bidang ekonomi. Ia meraih gelar Ph.D. pada 1992, dengan fokus penelitian pada kebijakan moneter dan pembangunan ekonomi. Pengalamannya di akademik membantu dalam membentuk analisis kebijakan yang berbasis bukti dalam karier pemerintahannya.

Di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, kebijakan utama termasuk reformasi perpajakan seperti harmonisasi pajak dan perluasan basis pajak, program pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui stimulus fiskal, serta integrasi teknologi finansial (fintech) untuk transparansi anggaran. Ia juga mendorong kebijakan hijau dengan insentif pajak untuk investasi berkelanjutan dan efisiensi belanja negara untuk mengurangi defisit anggaran.

Sri Mulyani menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dari 2010 hingga 2016, di mana ia memimpin program pembangunan global terutama di negara-negara berkembang. Prestasinya termasuk mendorong reformasi tata kelola, meningkatkan akses keuangan mikro, dan koordinasi bantuan untuk proyek infrastruktur di kawasan Asia dan Afrika. Ia dikenal atas kemampuan manajemen krisis dan komitmen pada transparansi internasional.

Sri Mulyani telah menerima banyak penghargaan bergengsi, termasuk masuk Forbes World's 100 Most Powerful Women selama beberapa tahun, penghargaan Best Finance Minister dari Global Markets pada 2017 dan 2020, serta penghargaan dari media internasional seperti Euromoney untuk kontribusinya dalam stabilitas ekonomi. Penghargaan ini mengakui kepemimpinan kuatnya dalam mengatasi tantangan makroekonomi global.

Sri Mulyani menekankan pentingnya transformasi digital, penguatan sektor UMKM, dan investasi di sumber daya manusia untuk daya saing ekonomi Indonesia. Dalam berbagai wawancara, ia menyatakan perlunya diversifikasi ekspor, adopsi energi terbarukan, dan kolaborasi global untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi. Pandangannya berbasis pada analisis data dan pengalaman, dengan fokus pada pertumbuhan inklusif dan pengurangan ketimpangan sosial.

Sri Mulyani telah menerbitkan beberapa buku dan artikel akademik, termasuk "Reformasi Perpajakan: Tantangan dan Peluang" (2018) yang membahas kebijakan pajak di Indonesia, serta makalah penelitian di jurnal ekonomi tentang kebijakan fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Karyanya digunakan sebagai referensi dalam dunia akademik dan praktik kebijakan, menyoroti pentingnya transparansi dan keadilan dalam sistem keuangan.

Perjalanan karier Sri Mulyani dimulai sebagai staf pengajar di Universitas Indonesia, kemudian menjabat Direktur Jenderal Pajak (2001-2005), Menteri Keuangan pertama kali pada 2005-2010, lalu berkarir di Bank Dunia sebelum kembali sebagai Menteri Keuangan pada 2016. Ia dikenal dengan konsistensi dalam reformasi struktural, termasuk di sektor perpajakan dan pengelolaan utang negara, yang membentuk fondasi ekonomi Indonesia modern.

Sri Mulyani memperkuat sektor UMKM melalui kebijakan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, digitalisasi pembayaran pajak, dan insentif untuk pelaku usaha dalam pemulihan pandemi. Ini membantu meningkatkan akses keuangan, memperluas basis usaha kecil, dan mendorong pertumbuhan inklusif, dengan target mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru berbasis teknologi.